WARTA, TANJUNG SELOR – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara. Anggota DPRD, Yancong, meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah antisipasi agar pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.
Ia menilai penyesuaian transfer pusat bukan sekadar dinamika reguler. Ketergantungan fiskal daerah terhadap anggaran nasional masih sangat tinggi, sehingga setiap pengurangan berpotensi memengaruhi berbagai rencana pembangunan.
“Ini bukan kondisi yang bisa dianggap biasa. Pemerintah harus segera menyiapkan langkah pengamanan agar tidak terjadi keterlambatan program,” katanya.
Yancong menekankan pentingnya proaktif mencari pendanaan tambahan melalui kementerian teknis. Menurutnya, masih banyak peluang pembiayaan nasional yang dapat dimanfaatkan jika komunikasi dan koordinasi diperkuat.
“Kementerian menyediakan banyak skema program. Kaltara harus hadir, mengusulkan, dan mengikuti prosesnya agar mendapatkan dukungan anggaran lebih besar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memperjuangkan kebutuhan Kaltara di tingkat pusat. Penguatan sinergi dinilai penting agar target pembangunan tidak tersendat di tengah tekanan fiskal.
“Eksekutif dan legislatif harus bergerak bersama. Dengan kerja yang selaras, pembangunan tetap bisa berjalan stabil,” ujarnya.
Penurunan transfer pusat, lanjutnya, harus menjadi dorongan bagi Pemprov untuk memperbaiki strategi pembiayaan jangka panjang dan memperluas akses pendanaan dari berbagai sumber.
“Ini momentum untuk memperkuat fondasi fiskal daerah. Yang penting, pembangunan untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak terhambat,” tutupnya.
