WARTA, NUNUKAN – Kabupaten Nunukan kembali menjadi perhatian nasional sebagai pintu masuk utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sabah, Malaysia. Salah satu persoalan mendesak yang kembali mencuat adalah akses pendidikan bagi anak-anak PMI, terutama mereka yang orang tuanya bekerja secara informal atau ilegal sehingga tak bisa mengakses sekolah formal.
Robby Nahak Serang menegaskan bahwa keberadaan anak-anak PMI yang tidak bersekolah merupakan masalah nyata yang harus segera diatasi. “Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di perbatasan yang tidak bisa sekolah karena status orang tua sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ujarnya.
Menurut Robby, banyak anak usia sekolah tinggal di kawasan perkebunan atau pemukiman terpencil di Sabah. Keterbatasan dokumen serta jauhnya akses membuat mereka terputus dari layanan pendidikan formal. Ia berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah.
Robby juga menilai pentingnya sinkronisasi antara program nasional Sekolah Rakyat dengan 17 program unggulan Bupati Nunukan. “Sebagian keluarga PMI tinggal jauh dari fasilitas pendidikan. Program Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban bagi kesenjangan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Pemkab Nunukan. Ia bahkan berencana meninjau langsung kondisi anak-anak PMI di lapangan.
“Kami minta Pemkab Nunukan segera menyiapkan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program,” tegas Robben.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas pemerintah—pusat, provinsi, dan kabupaten—diharapkan mampu mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan.
Dengan perhatian yang semakin kuat dari pemerintah pusat, Pemkab Nunukan optimis bahwa langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan pendidikan anak PMI dapat segera terlaksana. (*)
