WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat transformasi digital dengan menggelar Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan yang diprakarsai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) melalui Bidang Informatika ini berlangsung di ruang rapat lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (19/11/2025).
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, dalam sambutannya menekankan bahwa percepatan digitalisasi menjadi tuntutan nasional. Pemerintah pusat, kata dia, mendorong semua daerah untuk mengoptimalkan sistem elektronik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan. Dengan tata kelola sistem digital, pembiayaan pemerintah bisa lebih hemat. Ini terjadi di banyak daerah, termasuk Nunukan. Kondisi anggaran nasional yang sedang disesuaikan terlihat dari pemotongan DBH—itulah alasan mengapa kita harus semakin efisien,” ujar Hermanus.
Ia menambahkan bahwa implementasi SPBE turut menjawab ekspektasi publik terhadap transparansi, khususnya generasi muda yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah.
“Generasi Gen Z menuntut keterbukaan. SPBE hadir untuk menjawab tuntutan itu. Semua OPD wajib mengikuti aturan dan standar digitalisasi,” tegasnya.
Hermanus juga meminta Diskominfo untuk terus menjadi motor penggerak inovasi digital agar Pemkab Nunukan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi. Ia berharap transformasi digital dapat memberikan dampak besar bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Di kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Nunukan, Arief Budiman, memaparkan bahwa arsitektur SPBE terdiri dari enam domain utama: arsitektur bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Keenamnya menjadi fondasi dalam merancang sistem pemerintahan digital yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan Pemkab Nunukan.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap pemahaman perangkat daerah semakin meningkat sehingga implementasi SPBE dapat dipercepat menuju pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
