WARTA, NUNUKAN — Anggota DPRD Kalimantan Utara asal Kabupaten Nunukan, Arming, kembali menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan. Selain mendorong pemekaran Kota Tanjung Selor, politisi PDIP itu menilai Krayan harus menjadi prioritas karena memiliki potensi besar namun masih terkendala akses dan status administratif.
Arming menjelaskan, percepatan pembentukan DOB Krayan sangat strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Krayan memiliki potensi alam dan sumber daya yang besar. Tapi pembangunan masih terbatas karena statusnya masih bagian dari Kabupaten Nunukan. Jika moratorium DOB dicabut, proses pemekaran dapat berjalan cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dorong Sinergi Pemkab, Pemprov, dan Pemerintah Pusat
Sekretaris DPD PDIP Kaltara itu menekankan pentingnya sinergi Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara, legislatif, dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pencabutan moratorium DOB.
Menurut Arming, koordinasi yang solid antara tim presidium dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Krayan bisa segera ditetapkan sebagai kabupaten baru.
“Pemekaran Krayan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi tentang bagaimana warga bisa menikmati fasilitas publik yang lebih baik—mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan,” katanya.
Posisi Strategis Perbatasan Jadi Modal
Arming menyoroti posisi geografis Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia kerap menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan status kabupaten, pembangunan lintas batas dan pengembangan ekonomi lokal bisa dilakukan lebih terarah.
“Dengan pemekaran, kita bisa fokus membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan membuka akses ekonomi masyarakat. Potensi Krayan harus dikelola optimal agar manfaatnya terasa,” tegasnya.
Percepatan DOB Dianggap Solusi Pemerataan
Menurut Arming, percepatan pemekaran Krayan juga akan mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kaltara. Status kabupaten diyakini memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal.
“Semua pihak harus bersinergi agar DOB Krayan benar-benar menjadi solusi bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan dukungan politik dari DPRD Kaltara dan pemerintah daerah, Arming optimistis Krayan bisa segera memperoleh status kabupaten baru. Hal ini diyakininya akan menjadi langkah besar untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi perbatasan secara optimal.
