WARTA, NUNUKAN– Workshop Jurnalistik dan Pelatihan Penulisan Pidato Pimpinan yang digelar Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kabupaten Nunukan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., pada Senin (17/11/2025) di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan yang berlangsung dua hari hingga 18 November 2025 ini bertujuan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun berita, narasi informasi, serta naskah pidato pimpinan secara profesional dan berbasis data.
Ketua Panitia sekaligus Kabag Prokompim Setda Nunukan, Joned, menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di seluruh OPD.
“Tujuannya bagaimana mengembangkan SDM, terutama ASN di lingkungan Pemkab Nunukan dalam menyusun rilis maupun informasi sesuai kaidah jurnalistik,” jelas Joned.
Selain kemampuan jurnalistik, peserta juga dibekali teknik penulisan naskah pidato dengan mutu yang lebih baik dan sistematis.
“Penggunaan data statistik, capaian pembangunan, termasuk penyampaian informasi terkait 17 program arah baru menuju perubahan—itu menjadi tugas utama dalam RPJMD kita,” tambahnya.
Joned berharap, setelah mengikuti pelatihan, para ASN mampu memproduksi berita, narasi informasi, serta naskah pidato pimpinan dengan lebih terstruktur dan komunikatif.
“Harapan kita, peserta punya skill menulis berita, menyampaikan narasi informasi, dan menyusun naskah pidato pimpinan dengan baik,” ujarnya.
Workshop ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai instansi:
-
Universitas Fajar Makassar (Pascasarjana) – menyampaikan materi teknik jurnalistik, penulisan berita, feature, hingga penulisan pidato.
-
Bappeda dan Litbang Nunukan – memaparkan cara menyusun narasi pembangunan terkait RPJMD, khususnya 17 program arah baru agar pesan pembangunan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
-
BPS Kabupaten Nunukan – memberikan materi tentang cara mengolah dan mendeskripsikan data capaian pembangunan menjadi informasi yang mudah dipahami publik.
Joned menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Informasi pemerintah harus informatif, mudah diterima, dan memberi kesan positif bagi masyarakat,” tutupnya.
