WARTA, NUNUKAN – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur, menyoroti serius kondisi infrastruktur pendidikan dasar di SDN 004 Nunukan. Sekolah yang berlokasi di kawasan padat penduduk Kelurahan Pangkalan, Nunukan Timur itu kini menghadapi situasi darurat akibat kelebihan jumlah siswa (overload) tanpa dukungan ruang belajar yang memadai.
Fakta tersebut terungkap saat Mansur melakukan kunjungan kerja bersama perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan, Selasa (28/10). Dalam peninjauan itu, ditemukan bahwa SDN 004 Nunukan terpaksa menjalankan sistem belajar dua shift karena keterbatasan ruang kelas.
“Saat ini siswa SDN 004 overload. Karena kekurangan ruang kelas, mereka dibagi dua shift — kelas I, IV, V, dan VI masuk pagi, sedangkan kelas II dan III belajar siang. Ini jelas mengganggu konsentrasi anak-anak,” tegas Mansur.
Dari total 651 siswa, sekolah tersebut hanya memiliki 24 ruang kelas untuk enam tingkatan. Ketimpangan antara jumlah siswa dan kapasitas ruang belajar membuat sebagian pelajar harus mengikuti pembelajaran pada siang hari dengan waktu yang lebih singkat.
Menurut Mansur, sistem belajar bergilir seperti itu tidak kondusif dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. “Anak-anak yang mulai belajar jam satu siang tentu kelelahan dan sulit fokus. Mereka juga kehilangan durasi belajar efektif. Pendidikan tidak boleh seperti ini terus,” ujarnya.
Politisi yang dikenal vokal dalam isu pendidikan itu menilai, penambahan ruang kelas di SDN 004 Nunukan merupakan kebutuhan mendesak. Berdasarkan hasil peninjauan, sekolah tersebut masih membutuhkan sedikitnya delapan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk mengatasi kelebihan kapasitas siswa.
Ia menegaskan, pemenuhan sarana pendidikan adalah bagian dari amanat pembangunan nasional yang harus diwujudkan di daerah.
“Ini menyangkut salah satu amanat Asta Cita Presiden. Negara wajib hadir dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan daerah harus sejalan dengan komitmen itu. Tidak boleh ada istilah menyerah dalam urusan pendidikan,” kata Mansur menegaskan.
Mansur memastikan, Komisi I DPRD Nunukan akan mengawal usulan pembangunan tambahan RKB tersebut hingga tahap penganggaran. Rencana itu akan didorong masuk dalam program prioritas pendidikan tahun anggaran mendatang, baik melalui APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah, respon dari Disdik cukup positif. Mereka sepakat kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan akan menindaklanjutinya,” pungkasnya.
