WARTA, TANJUNG SELOR – Menghadapi dinamika fiskal dan tantangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah bijak dan terukur.
Fokus utama diarahkan pada penguatan basis data, optimalisasi potensi lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tanpa memberatkan beban publik.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro, menegaskan bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan secara bijak melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkeadilan.
Menurutnya, peningkatan PAD bukan sekadar mengejar target angka, melainkan bagaimana dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kemaslahatan masyarakat Kaltara.
“Kita terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber PAD secara bijak. Setiap rupiah pendapatan yang masuk, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor dan sektor lainnya, dikelola dengan orientasi jelas untuk menopang pembangunan infrastruktur di Kaltara,” ujar Datu Iqro di Tanjung Selor, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam mendongkrak PAD adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan masyarakat dan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Sebagai contoh, pada periode tertentu seperti triwulan kedua, di mana pengeluaran rumah tangga tersedot untuk biaya pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru, Bapenda memilih pendekatan persuasif melalui edukasi dan operasi simpatik ketimbang kebijakan yang kaku.
Selain itu, Bapenda Kaltara terus memaksimalkan pemanfaatan opsen pajak kendaraan bermotor yang sebagian besar hasilnya langsung dikembalikan ke kas kabupaten/kota. Langkah ini dinilai sangat efektif untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat daerah.
“Prinsip kami adalah kolaborasi dan transparansi. Masyarakat harus paham bahwa pajak dan PAD yang terkumpul akan kembali dalam bentuk fasilitas publik, mulai dari jalan, jembatan, rumah sakit, hingga fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Melalui langkah bijak dalam pengelolaan PAD ini, Bapenda Kaltara optimistis kemandirian fiskal daerah dapat terwujud secara bertahap, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Benuanta.
