WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi dan koordinasi langsung dengan dunia usaha.
Tim Satuan Tugas (Satgas) PAD Kaltara menyambangi PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) untuk menyampaikan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Tim Satgas PAD Kaltara yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., Rabu (26/8).
“Kami datang untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi Tim Satgas PAD,” ujar Datu Iqro.
Menurutnya, kepatuhan membayar pajak tepat waktu menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. PAD yang terkumpul nantinya kembali digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Satgas PAD tidak hanya menjalankan fungsi sosialisasi, tetapi juga melakukan pemantauan serta pencermatan terhadap data yang disampaikan oleh wajib pajak.
“Wajib pajak kami harapkan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menyampaikan data secara benar. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Datu Iqro menekankan, keberadaan Satgas PAD bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan. Pemerintah juga ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan wajib pajak sehingga berbagai persoalan perpajakan dapat dikoordinasikan dan diselesaikan sesuai ketentuan.
Pertemuan dengan PT KIPI pun menjadi ruang dialog untuk membahas kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan. Tim proyek PT KIPI, Caroline dan Dwi Ratna, turut menerima kedatangan Satgas PAD Kaltara.
Satgas PAD Kaltara dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Bapenda, Kejaksaan Tinggi Kaltara, Direktorat Kriminal Khusus, Polairud, Direktorat Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindagkop, UPT Bapenda Bulungan, serta Komisi II DPRD Kaltara. Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, dr. Rustan Samsuddin, M.M.
Melalui pendekatan sosialisasi, pengawasan dan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kaltara berharap kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Optimalisasi PAD pun diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan Kaltara secara berkelanjutan. (*)
