WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Hingga periode terakhir, realisasi PAD Kaltara telah mencapai 54,88 persen dari target yang ditetapkan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara menjadi salah satu ujung tombak dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, mengatakan pencapaian target PAD membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah serta penguatan pengawasan terhadap sejumlah sektor potensial.
Menurutnya, Bapenda bersama 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus melakukan mobilisasi dan optimalisasi potensi pendapatan, khususnya dari sektor strategis seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Pihak kami bersama 14 OPD terus dimobilisasi untuk memaksimalkan potensi pendapatan, khususnya dari sektor-sektor strategis seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, air permukaan, hingga PBBKB yang menjadi salah satu penopang utama,” ujar Datu Iqro.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD bukan semata-mata mengejar angka penerimaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kita ingin pendapatan daerah semakin kuat dan kemandirian fiskal Kaltara terus meningkat. Semua pihak harus bekerja bersama, karena semakin optimal pendapatan yang kita himpun, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan dan membangun Kaltara,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, Bapenda Kaltara juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara, termasuk perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Bapenda mendorong kendaraan yang telah menetap dan beroperasi di Kaltara untuk segera melakukan mutasi menjadi pelat KU, sehingga kewajiban perpajakannya dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Kita upayakan seluruh kendaraan yang beroperasi di Kaltara menggunakan pelat KU, sehingga kewajiban perpajakan, termasuk kendaraan dan alat berat maupun air permukaan, dapat lebih optimal,” tegasnya.
Dengan realisasi PAD yang telah mencapai 54,88 persen, Pemprov Kaltara melalui Bapenda akan terus mengintensifkan pemungutan dan pengawasan hingga akhir tahun. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha.
Optimalisasi PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Kaltara, sehingga ruang pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah semakin besar.(WIN/ADV)




