WARTA, NUNUKAN – Keterbatasan ruang fiskal dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kabupaten Nunukan 2026 mendapat perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, menyusul pendapatan daerah yang mengalami penurunan Rp61,132 miliar. Pada saat yang sama, alokasi belanja modal juga turun sebesar Rp93,864 miliar.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Dalam RAPBD-P 2026, pendapatan daerah tercatat turun dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun. Kondisi tersebut, menurut PKS, perlu diikuti dengan penataan belanja yang lebih terukur agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran hendaknya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Said Hasan saat membacakan pandangan Fraksi PKS.
Infrastruktur Dasar Tetap Jadi Perhatian
Meski belanja modal mengalami penurunan, Fraksi PKS meminta pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan mendasar.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan banjir berulang di Pulau Sebatik. PKS menilai penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan yang bersifat sementara atau respons setelah banjir terjadi.
Pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan wilayah rawan banjir secara lebih menyeluruh, sekaligus menyusun rencana induk drainase yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu dilengkapi dengan normalisasi sungai dan saluran pembuang serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase secara berkelanjutan.
Persoalan infrastruktur juga disoroti di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 4, khususnya Kecamatan Sembakung.
Fraksi PKS mencatat masih terdapat sejumlah fasilitas publik yang membutuhkan perhatian, termasuk rumah dinas, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang kondisinya dinilai belum layak.
Selain itu, kerusakan jalan desa dan jembatan jerambah juga ditemukan di Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian. Sejumlah titik bahkan kerap terdampak genangan banjir.
“Pemerataan bukan berarti memberikan porsi yang sama kepada setiap wilayah, melainkan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesulitan, dan kondisi masing-masing wilayah,” kata Said.
Kelangkaan BBM Sebatik Ikut Disorot
Tidak hanya infrastruktur, Fraksi PKS turut menyoroti persoalan kelangkaan dan tingginya harga BBM di Pulau Sebatik.
Kondisi tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang aktivitas ekonominya bergantung pada BBM, mulai dari nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil hingga warga yang menggunakan transportasi darat dan laut.
Fraksi PKS menerima keluhan masyarakat terkait pasokan BBM di sejumlah SPBU atau lembaga penyalur yang disebut cepat habis. Kondisi itu membuat sebagian warga harus mencari BBM melalui penjualan eceran dengan harga yang lebih tinggi.
Menurut PKS, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD-P 2026 karena biaya energi memiliki kaitan langsung dengan biaya produksi dan distribusi masyarakat di wilayah perbatasan.
Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan BBM sebagai masalah ketersediaan energi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat Sebatik.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari catatan Fraksi PKS terhadap RAPBD-P 2026, dengan penekanan pada pengelolaan anggaran yang lebih selektif, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
