WARTA, TANJUNG SELOR – Pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menyangkut pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat pertahanan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan dukungan terhadap penyusunan kajian strategis TNI Angkatan Darat (AD) yang membahas penguatan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menerima audiensi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (Kumham), dan Keamanan Nasional (Kamnas), di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Selasa (10/11/2026).
Tim tersebut dipimpin Mayjen TNI Ari Estefanus, S.Sos., M.Sc., selaku Perwira Sahli Tingkat III Kasad bidang Kumham dan Kamnas, bersama sejumlah anggota.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategis Triwulan IV bertema Strategi TNI AD dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Kalimantan guna Mendukung Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis.
Denny menyambut baik penyusunan kajian tersebut. Ia meminta perangkat daerah terkait ikut mendukung proses pengumpulan data dan memberikan informasi yang diperlukan agar kajian dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan riil wilayah perbatasan Kaltara.
“Kami siap mendukung sebagai arah kebijakan, pengembangan ekonomi lokal, dan konektivitas perbatasan,” ujar Denny.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus dilihat secara menyeluruh. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya ditujukan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan akses pelayanan masyarakat, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan strategis pertahanan negara.
Dengan posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembangunan konektivitas, sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek penting yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
“Pembangunan wilayah perbatasan akan berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pertahanan negara,” katanya.
Salah satu poin penting dalam kajian tersebut adalah merumuskan strategi agar sarana dan prasarana yang telah dibangun di wilayah perbatasan Kalimantan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dua kepentingan sekaligus, yakni mendukung pertahanan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemprov Kaltara berharap kajian strategis TNI AD ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelaraskan arah pembangunan kawasan perbatasan, sehingga upaya menjaga kedaulatan negara berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.




