WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara bekerja sama dengan Forest Watch Indonesia, digelar kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di Hotel Luminor, Rabu (29/10).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., mewakili Gubernur Kaltara. Dalam sambutannya, Wahyuni menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Di era digital, masyarakat ingin tahu bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan. Karena itu, pelayanan informasi publik harus cepat, tepat, dan mudah diakses,” tegas Wahyuni.
Ia menyebutkan, sebagai provinsi muda dan strategis di perbatasan negara, Kaltara harus menjadi contoh daerah yang terbuka dan komunikatif. Keterbukaan, menurutnya, bukan hanya soal memberikan data, melainkan membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Wahyuni menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan bimtek ini sangat penting karena tidak hanya memberi pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam penyusunan daftar informasi publik serta pengujian konsekuensi informasi.
“Saya berharap setiap perangkat daerah mampu menyusun dan mengelola informasi publik secara benar, transparan, dan bertanggung jawab. PPID harus menjadi wajah keterbukaan pemerintah, yang mencerminkan semangat melayani dan kejujuran birokrasi,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Kaltara yang telah aktif mendorong implementasi keterbukaan informasi di daerah, serta DKISP Kaltara yang menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem pengelolaan informasi publik berbasis digital.
“Sinergi antara Komisi Informasi dan DKISP ini adalah contoh kolaborasi yang produktif dalam membangun pemerintahan yang modern dan transparan,” tutur Wahyuni.
Selain itu, Wahyuni juga menyampaikan terima kasih kepada Forest Watch Indonesia atas dukungan dan kemitraannya.
“Semoga sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil terus terjalin untuk memperkuat budaya keterbukaan di Kaltara,” katanya.
Menutup sambutannya, Wahyuni berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah, serta mendorong peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kaltara di masa mendatang.
“Mari jadikan keterbukaan informasi sebagai roh birokrasi modern. Dengan komitmen bersama, Kaltara akan dikenal bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena keterbukaannya yang membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.
