WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji bersama jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025, yang berisi evaluasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia itu.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyoroti salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, yakni menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja sekaligus mengevaluasi kembali prioritas pembangunan.
“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.
Ia mencontohkan, keterbatasan anggaran berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Sebagai solusi, Gubernur berencana melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut agar turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.
Zainal menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan sektor swasta sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pengawasan serta sinergi dalam setiap kebijakan pembangunan di Bumi Benuanta, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
