WARTA, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus mendorong penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) agar menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengintegrasikan perspektif gender, mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran hingga evaluasi pembangunan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PUG Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Selasa (17/11/2026).
Mengusung tema “Sinkronisasi dan Integrasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”, kegiatan ini menjadi langkah untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.
Jakaria menjelaskan, PUG bukan sekadar program khusus perempuan, melainkan strategi pembangunan yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan kebijakan pemerintah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga evaluasi program,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) perlu dimiliki seluruh jajaran perangkat daerah. Mulai dari pimpinan OPD, sekretaris, kepala bidang hingga pejabat teknis yang terlibat dalam penyusunan program dan anggaran.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) terkait PUG sebagai bentuk penguatan komitmen sekaligus landasan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malinau.
Tidak hanya koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan Bimtek Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender.
Melalui materi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan kesenjangan gender dan menerjemahkannya ke dalam program serta alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jakaria berharap, seluruh OPD dapat menerapkan perspektif gender secara nyata dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata.
“Kita harapkan program dan anggaran pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara adil, tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran seluruh OPD dalam Rakor PUG 2026 sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Malinau berjalan inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat




