WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperluas monitoring pelaksanaan pembangunan dengan menyasar sejumlah daerah hingga penghujung tahun anggaran 2026.
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara menjadwalkan pemantauan proyek di Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan Malinau.
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dibiayai APBD maupun APBN berjalan sesuai progres, jadwal, serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan pengecekan secara langsung diperlukan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi proyek.
Dengan turun ke lapangan, pemerintah dapat membandingkan laporan administratif dengan kondisi fisik pekerjaan. Jika ditemukan perbedaan atau kendala, langkah koreksi dapat dilakukan lebih awal.
“Dalam kondisi sekarang memang ada sedikit perlambatan. Namun, kami optimis melalui masuknya kegiatan pada APBD Perubahan, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Saiful Bachry.
Ia menyebut keterlambatan maupun deviasi merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan proyek. Namun, kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar tidak berpengaruh terhadap target akhir kegiatan.
“Tentu ada potensi deviasi atau error dalam dinamika proyek, tetapi komitmen kami adalah meminimalisasi sekecil mungkin agar target pembangunan tercapai secara optimal,” katanya.
Karena itu, koordinasi dengan OPD terkait menjadi bagian penting dalam proses monitoring. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selain progres fisik, pemerintah juga memperhatikan perkembangan realisasi anggaran. Pemprov Kaltara menargetkan penyerapan anggaran tahun ini mencapai 98 persen.
Pemantauan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga akhir tahun, khususnya terhadap kegiatan yang dinilai membutuhkan percepatan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi keterlambatan sekaligus memastikan pembangunan yang tersebar di berbagai wilayah Kaltara tetap berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai perencanaan.
