spot_img
More
    spot_img

    Kuota PBI BPJS Kesehatan Terdampak Kemampuan Anggaran, Supa’ad Soroti Perlindungan Warga Kurang Mampu

    WARTA, TARAKAN – Penyesuaian kemampuan keuangan pemerintah daerah turut memengaruhi jumlah masyarakat yang dapat ditanggung iuran BPJS Kesehatannya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, dalam agenda reses bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026), terungkap bahwa kuota peserta yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltara tahun ini mencapai 30.000 peserta.

    Sementara itu, pengambilalihan pembiayaan kepesertaan oleh pemerintah kabupaten dan kota memiliki jumlah berbeda, menyesuaikan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa perubahan kemampuan fiskal daerah dapat berdampak terhadap jumlah peserta yang iurannya mampu ditanggung pemerintah.

    “Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.

    Persoalan tersebut menjadi penting karena kepesertaan JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan masyarakat ketika menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

    Yusef mengingatkan bahwa status kepesertaan yang tidak aktif dapat menjadi kendala ketika peserta hendak memanfaatkan layanan kesehatan menggunakan JKN. Karena itu, masyarakat perlu memastikan status kepesertaannya dan segera mencari informasi apabila terjadi perubahan.

    Menurutnya, program JKN memberikan perlindungan terhadap berbagai kebutuhan medis, termasuk tindakan dengan biaya besar seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, Supa’ad Hadianto menilai keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut persoalan kepesertaan BPJS menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan warga kepadanya.

    Baca Juga:  Ruman Tumbo Desak Reformasi Data Bansos: Tak Boleh Ada Warga Kaltara yang Terlewat

    Karena itu, dalam agenda reses masa persidangan I tahun 2026 tersebut, Supa’ad sengaja menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung.

    Ia berharap koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama dalam menyikapi perubahan kuota dan pembiayaan peserta PBI.

    “Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujar Supa’ad.

    Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan kesehatan justru kesulitan memperoleh informasi ketika status kepesertaannya berubah atau tidak lagi aktif.

    Ia juga mendorong agar persoalan administrasi dan pembiayaan kepesertaan dibahas secara terkoordinasi sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai status jaminan kesehatan mereka.

    Yusef turut mengimbau peserta yang mengalami kendala kepesertaan, tunggakan iuran, maupun persoalan pelayanan untuk memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan guna mengetahui penyebab dan prosedur penyelesaiannya.

    Melalui forum reses tersebut, diharapkan persoalan pembiayaan PBI dan keberlanjutan kepesertaan JKN mendapat perhatian bersama. Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, perlu terus dijaga melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPJS Kesehatan.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU