WARTA, NUNUKAN— Pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perhatian pemerintah. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turun langsung ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, untuk memastikan kebutuhan konektivitas wilayah perbatasan terakomodasi dalam Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029.
Peninjauan yang dilakukan pada Rabu (7/10) tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, terkait percepatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.
Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Moch. Iqbal Tamher, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Dr. Nurdin, serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Mayjen TNI Edi Nurhabad.
Rombongan meninjau sejumlah jalur strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk Jalan Lingkar Krayan, jalur Malinau–Binuang–Krayan, akses Malinau menuju kawasan perbatasan Kalimantan Timur, serta kebutuhan pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung.
Gubernur Zainal mengatakan, kondisi jalan dan jembatan di kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi logistik dan biaya hidup masyarakat.
“Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena selama ini sejumlah wilayah kita masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai. Keterbatasan akses darat tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, konektivitas darat yang memadai akan membuka akses antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan jalan perbatasan Kaltara pada periode 2027–2029 diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat penyusunan prioritas dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltara, Saiful Bachry, melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Berly, S.E., M.Si., menyatakan pihaknya siap terus mengawal kebutuhan pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan.
Menurut Berly, perbaikan konektivitas merupakan kebutuhan nyata masyarakat sehingga harus didukung data lapangan yang akurat dan koordinasi berkelanjutan dengan instansi terkait.
Biro Administrasi Pembangunan, kata dia, secara intensif berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk mendukung perencanaan pembangunan jalan perbatasan, termasuk melalui survei langsung guna memverifikasi kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Hasil pendataan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan penentuan prioritas pembangunan.
Pemprov Kaltara berharap sinergi pemerintah daerah dan pusat dapat mempercepat penanganan ruas-ruas strategis di kawasan perbatasan. Dengan akses jalan dan jembatan yang semakin baik, distribusi kebutuhan pokok diharapkan lebih lancar, biaya logistik dapat ditekan, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.
