WARTA, TARAKAN — Di tengah sorotan publik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, pernyataan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., justru menuai perhatian. Ketika sejumlah pernyataan kepala daerah lain menjadi bahan perdebatan di media sosial, sikap Zainal yang dinilai terbuka mengenai kondisi lapangan dan keterbatasan penanganan karhutla mendapat respons positif dari warganet.
Bahkan, salah satu komentar di TikTok menyebut pernyataan Gubernur Kaltara sebagai satu-satunya yang dinilai masuk akal di antara para gubernur se-Kalimantan dalam merespons persoalan karhutla.
Komentar tersebut menjadi gambaran bagaimana publik tidak hanya menuntut api segera dipadamkan, tetapi juga mengharapkan penjelasan yang jujur, realistis, dan disertai tindakan nyata dari para pemimpinnya.
Bukan Sekadar Bicara, Gubernur Turun ke Lapangan
Karhutla bukan persoalan sederhana. Api yang membakar lahan gambut dapat terlihat padam di permukaan, tetapi masih menyimpan bara di bawah tanah. Kondisi inilah yang membuat proses pemadaman kerap berlangsung sulit dan membutuhkan penanganan berulang.
Zainal secara terbuka menjelaskan tantangan tersebut saat menyoroti kondisi karhutla di Kaltara. Ia tidak menutupi sulitnya memantau bara api di dalam gambut yang sewaktu-waktu dapat kembali menyala.
“Di atas itu dia padam, tetapi di dalam gambutnya kita tidak bisa pantau. Memang ada yang sudah padam, tiba-tiba muncul lagi. Karena itu gambut, susah diprediksi,” ujar Zainal.
Pernyataan itu dinilai menggambarkan persoalan teknis yang benar-benar dihadapi petugas di lapangan. Alih-alih memberikan kesan bahwa penanganan karhutla dapat diselesaikan dengan mudah, ia menjelaskan mengapa pemadaman membutuhkan upaya berkelanjutan.
Namun, keterbukaan mengenai kendala tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk berhenti bertindak.
Akui Keterbatasan, tetapi Tegaskan Pemadaman Harus Berjalan
Zainal juga mengakui bahwa penanganan karhutla di Kaltara masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran. Ketersediaan helikopter water bombingserta tingginya biaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi bagian dari tantangan yang harus diperhitungkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekurangan peralatan tidak boleh membuat upaya pemadaman terhenti.
“Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian. Pesan yang disampaikan cukup jelas: keterbatasan harus diakui, tetapi upaya penanganan tetap harus berjalan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Pendekatan seperti ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi kepala daerah dalam situasi krisis tidak cukup hanya dengan menyampaikan janji. Publik membutuhkan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi sekaligus langkah konkret yang sedang dilakukan.
Dari Selimau hingga Gunung Sari, Gubernur Pantau Langsung
Respons Zainal tidak berhenti pada pernyataan. Ia beberapa kali turun langsung ke lokasi kebakaran, termasuk kawasan Selimau dan KM 12 Desa Gunung Sari, Kabupaten Bulungan, untuk memantau proses pemadaman bersama personel gabungan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia juga menekankan pentingnya merespons setiap laporan titik api dengan cepat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan karhutla.
Di tengah situasi yang menuntut respons cepat, kehadiran kepala daerah di lapangan menjadi bagian penting dari pengawasan dan koordinasi. Meski tidak serta-merta menjamin seluruh kebakaran dapat segera dipadamkan, langkah tersebut menunjukkan keterlibatan langsung dalam menghadapi persoalan.
Keselamatan petugas yang bekerja di tengah kondisi berbahaya juga menjadi perhatian. Sebab, upaya memadamkan api tidak boleh mengabaikan risiko yang dihadapi personel di lapangan.
Publik Tak Hanya Menunggu Api Padam, tetapi Juga Kejujuran Pemimpin
Karhutla di Kalimantan bukan sekadar persoalan api dan asap. Bencana ini juga menguji kemampuan pemerintah daerah dalam menjelaskan situasi, mengambil keputusan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Di tengah derasnya kritik di media sosial, pernyataan Zainal mendapat perhatian karena dinilai tidak berbelit-belit dalam menjelaskan kendala. Ia mengakui keterbatasan, memaparkan karakteristik kebakaran lahan gambut, dan menekankan bahwa pemadaman harus tetap dilakukan dengan sumber daya yang tersedia.
Komentar warganet yang menyebut pernyataannya sebagai yang paling masuk akal di antara para gubernur se-Kalimantan pun memperlihatkan bagaimana komunikasi pejabat publik dapat menjadi sorotan tersendiri saat bencana terjadi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukanlah seberapa keras seorang kepala daerah berbicara atau seberapa banyak pujian yang diterima di media sosial. Ukurannya tetap pada efektivitas pemadaman, berkurangnya dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang.
Namun, dalam situasi krisis, satu hal tetap penting: masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jujur mengenai kondisi di lapangan, tanpa menutupi kendala dan tanpa menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti bekerja.
Dalam konteks itulah, respons Gubernur Kaltara menjadi sorotan. Bukan semata-mata karena mendapat pujian warganet, melainkan karena pendekatan yang ditunjukkannya menegaskan bahwa mengakui masalah bukanlah tanda kelemahan seorang pemimpin, selama pengakuan itu diikuti dengan tindakan nyata.
