WARTA, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti perubahan postur anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal menjadi perhatian utama fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan tersebut.
Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan, Rabu (17/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan turun dari sekitar Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun, atau berkurang sekitar Rp61,13 miliar.
Penurunan paling besar terjadi pada komponen PAD. Dari semula ditargetkan sekitar Rp165,61 miliar, PAD setelah perubahan diproyeksikan menjadi Rp117,21 miliar, atau turun sekitar Rp48,40 miliar.
Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan penurunan target PAD sekaligus langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Tidak hanya pendapatan, perubahan komposisi belanja juga menjadi perhatian. Total belanja daerah turun sekitar Rp77,18 miliar. Di tengah penurunan tersebut, belanja operasi justru meningkat sekitar Rp61,14 miliar, sementara belanja modal mengalami pengurangan sekitar Rp93,86 miliar.
Sejumlah fraksi meminta pemerintah menjelaskan dasar peningkatan belanja operasi serta program pembangunan yang terdampak akibat pengurangan belanja modal.
Fraksi Hanura, PKS, Demokrat, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra dan Karya Kebangkitan Nasional (KKN) secara umum menekankan agar perubahan APBD tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan jalan dan jembatan, penanganan banjir, penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, pertanian, ketahanan pangan hingga pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
BBM Bersubsidi di Sebatik Jadi Sorotan
Persoalan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sebatik juga mendapat perhatian DPRD. Fraksi PKS meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi sekaligus mengevaluasi kecukupan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Nelayan, petani, pelaku UMKM dan masyarakat menjadi kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mendorong adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan pembangunan dinilai perlu lebih menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan dampak program, bukan sekadar mengejar banyaknya kegiatan atau proyek.
Fraksi tersebut juga menyoroti pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam proses promosi dan mutasi. DPRD meminta agar kebijakan tersebut mengedepankan kompetensi, kinerja, integritas serta prinsip sistem merit.
Fraksi Gerindra turut meminta pemerintah membuka secara jelas sumber penerimaan pembiayaan yang mencapai sekitar Rp212,40 miliar. Selain itu, pemerintah diminta menyampaikan daftar program yang mengalami pengurangan atau penundaan akibat penyesuaian anggaran.
Rangkaian pandangan fraksi tersebut menunjukkan bahwa perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi persoalan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. DPRD ingin memastikan kebijakan fiskal tetap mampu menjaga pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan di Nunukan.
Terlebih sebagai daerah perbatasan dengan karakter wilayah kepulauan dan pedalaman, kebutuhan pembangunan Nunukan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari konektivitas, pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Pandangan umum fraksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan berikutnya.
