spot_img
More
    spot_img

    DPRD Kaltara Minta Pemprov Segera Terbitkan Pergub Pengelolaan Aset Daerah

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pembenahan tata kelola barang milik daerah menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah provinsi diminta segera menyiapkan aturan teknis agar pengelolaan aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

    Permintaan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, menyampaikan bahwa setelah Ranperda disetujui, Pemprov Kaltara perlu segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

    Keberadaan aturan turunan tersebut dinilai penting agar setiap OPD memiliki pedoman yang jelas dalam menginventarisasi, mengamankan, mengelola, hingga memanfaatkan barang milik daerah.

    Menurut Pansus, pengelolaan aset tidak cukup hanya mengandalkan regulasi di tingkat peraturan daerah. Diperlukan petunjuk teknis yang dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sehingga tidak terjadi perbedaan pelaksanaan maupun ketidakjelasan tanggung jawab.

    Pembahasan Ranperda ini telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Regulasi baru tersebut disiapkan untuk memperbarui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan perkembangan ketentuan kementerian terkait.

    Dalam proses pembahasannya, Pansus I turut mendorong penguatan sistem pengelolaan aset agar kekayaan pemerintah daerah dapat tercatat dan terpelihara dengan baik serta memiliki kejelasan status pemanfaatan.

    Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna.

    DPRD berharap pembaruan regulasi ini menjadi momentum memperkuat akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Dengan aturan yang lebih lengkap, aset pemerintah diharapkan tidak hanya terjaga secara administrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat. buat ilustrasi simpel

    Baca Juga:  DKPP Nunukan Jelaskan Mekanisme dan Tantangan Distribusi Pupuk Subsidi

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU