WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) didorong lebih serius mengelola aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sejumlah aset yang belum produktif dinilai memiliki potensi ekonomi dan dapat menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, menegaskan perlunya inventarisasi dan pemetaan menyeluruh terhadap aset milik pemerintah daerah. Langkah ini penting untuk mengetahui aset yang masih digunakan, belum dimanfaatkan, maupun yang berpeluang dikembangkan secara ekonomi.
Menurutnya, aset pemerintah tidak seharusnya hanya tercatat dalam daftar inventaris, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Ladullah saat membacakan laporan akhir Pansus.
Pansus I juga merekomendasikan agar Pemprov Kaltara membuka peluang pemanfaatan aset melalui skema penyewaan maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Mekanisme tersebut dinilai dapat mengubah aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber penerimaan baru.
Ladullah menekankan, pemerintah harus lebih aktif mencari peluang kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Melalui optimalisasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan kekayaan daerah tidak hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
Dengan demikian, aset yang selama ini belum menghasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah.




