WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan penanganan bencana sepanjang 2026 tidak hanya difokuskan pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi mencakup seluruh jenis bencana yang terjadi di wilayah Kaltara.
Dukungan tersebut meliputi penanganan karhutla, banjir, tanah longsor hingga pendistribusian bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Sorotan terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung mobilisasi personel dan peralatan disebut tidak mengurangi respons BPBD di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., M.T. melalui Sekretaris BPBD Kaltara Ir. Deni Yudianto, S.T., M.H. menjelaskan, setiap langkah penanganan bencana dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan status kedaruratan yang berlaku.
“Karhutla saat ini masih dalam status siaga. Tetapi kami tetap turun memberikan dukungan. Jadi bukan berarti kami berpangku tangan. Tim tetap maksimal,” tegasnya saat ditemui Sabtu (29/8).
Menurut Deni, perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap potensi bencana telah dilakukan sejak awal tahun. Gubernur Kaltara telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk wilayah Kaltara sejak 7 Januari 2026.
Status tersebut diberlakukan di lima kabupaten dan kota sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga karhutla.
Deni menegaskan, sepanjang tahun ini BPBD Kaltara juga memberikan dukungan terhadap penanganan bencana di sejumlah daerah. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika karhutla terjadi, tetapi juga saat masyarakat menghadapi banjir maupun longsor.
“Bukan hanya karhutla. Tahun ini kami juga memberikan dukungan logistik untuk bencana banjir dan longsor, termasuk di Krayan dan Sembakung. Jadi semua penanganan bencana menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk mobilisasi personel, bantuan logistik, peralatan maupun koordinasi dengan BPBD kabupaten serta unsur terkait di daerah yang terdampak.
Kesiapsiagaan menghadapi karhutla sendiri diperkuat dengan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan sejak Mei 2026, sesuai dengan penetapan status Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi oleh Gubernur Kaltara. Posko tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan respons terhadap perkembangan bencana di wilayah Kaltara.
Deni menekankan, penanganan bencana tidak dilakukan BPBD seorang diri. Setiap respons di lapangan merupakan kerja bersama dalam tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur dan perangkat daerah.
“Tidak ada BPBD sendiri. Semua elemen merupakan bagian dari tim terpadu. Kami turun atas nama tim,” ujarnya.
Sejak karhutla mulai muncul di sejumlah wilayah, BPBD Kaltara telah mengerahkan personel, kendaraan operasional serta peralatan pendukung. Mobilisasi dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
Sementara terkait persoalan BBM yang sempat menjadi sorotan, Deni mengakui kebutuhan operasional dalam penanganan bencana terkadang berada di luar prediksi. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi BPBD untuk mengurangi pelayanan kebencanaan.
“Memang terkadang ada hal-hal di luar prediksi, termasuk persoalan BBM. Tetapi kami tetap turun dengan satu tim dan mendapat dukungan dari berbagai OPD. Tidak ada masalah yang kemudian membuat pelayanan terhenti,” katanya.
Ia mencontohkan, tim BPBD Kaltara tetap melakukan mobilisasi ke Sembakung untuk mengantarkan bantuan logistik. Dukungan serupa juga diberikan dalam penanganan bencana di wilayah lain sesuai kebutuhan.
Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang luas membuat kebutuhan mobilisasi dalam penanganan bencana cukup tinggi. Karena itu, dukungan lintas sektor menjadi penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kalau ada kekurangan, kami tetap turun. Prinsipnya, layanan kebencanaan tetap optimal,” tegasnya.
Saat ini, personel BPBD Kaltara juga masih disiagakan di sejumlah wilayah, termasuk Sajau. Selain mengoptimalkan penanganan di lapangan, BPBD Kaltara telah mengusulkan permohonan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memperkuat dukungan penanganan bencana.
BPBD memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk menghadapi setiap potensi bencana. Pemantauan dan respons akan disesuaikan dengan kondisi serta status bencana di masing-masing wilayah.
Tim Turun ke Lapangan
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltara, Rony Haryanto, S.T., M.T., memastikan pemantauan terhadap perkembangan karhutla terus dilakukan. Tim juga aktif turun langsung bersama unsur terkait untuk melakukan penanganan.
“Tim terus memantau perkembangan karhutla dan aktif turun ke lapangan. Di Sajau, misalnya, tim saat ini turun secara intensif bersama berbagai pihak untuk melakukan penanganan,” jelas Rony.
Menurutnya, dukungan BPBD Kaltara terus diberikan sebagai bagian dari upaya penanganan terpadu. Personel di lapangan juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi yang dihadapi.
Dengan pola penanganan tersebut, BPBD Kaltara memastikan seluruh kejadian bencana menjadi perhatian. Karhutla, banjir, longsor maupun bencana hidrometeorologi lainnya ditangani berdasarkan kebutuhan dan tingkat kedaruratan di masing-masing wilayah.
“Faktanya di lapangan, tim kami turun maksimal. Kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan bencana,” pungkas Deni.
