WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung industri nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltara menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut perlu dimulai dari tahap perencanaan. Perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa sekaligus memetakan produk dalam negeri yang tersedia dan sesuai spesifikasi pekerjaan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan perencanaan pengadaan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan proyek. Aspek kesesuaian produk dengan persyaratan TKDN juga harus diperhitungkan sejak awal.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan produk akan membantu perangkat daerah menentukan pilihan barang yang memenuhi spesifikasi teknis serta ketentuan penggunaan produk dalam negeri.
Namun, penerapannya tetap membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Kaltara, tantangan geografis dan distribusi barang, khususnya untuk proyek di Krayan, Long Nawang, dan Lumbis, perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pengadaan.
Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah, perencana, dan pelaksana pengadaan menjadi penting agar kebutuhan proyek dapat dipertemukan dengan ketersediaan produk yang memenuhi persyaratan.
Berly juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi TKDN. Dengan pemahaman yang baik, pengelola kegiatan dapat menjalankan proses pengadaan sesuai aturan sekaligus mengoptimalkan peluang penggunaan produk dalam negeri.
Kebijakan TKDN pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi pengadaan. Lebih dari itu, penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat memperkuat industri nasional, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih luas dari belanja pemerintah.
Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara mendorong agar komitmen penggunaan produk dalam negeri diikuti dengan perencanaan yang realistis dan terukur.
Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan produk dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.




