WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) menggelar Workshop Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Command Center Gedung Gadis I, Kamis (18/9/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala DKISP, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kualitas layanan digital pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko secara terukur dan konsisten lintas organisasi.
“Kebutuhan masyarakat atas layanan publik yang mudah, cepat, aman, dan andal menuntut pemerintah menata tata kelola SPBE secara komprehensif,” ujar Iskandar.
Menurutnya, risiko dalam SPBE dapat muncul dari berbagai sisi, mulai dari ketersediaan layanan, keamanan data, integrasi aplikasi, kapasitas infrastruktur, hingga kesiapan SDM. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut berpotensi menghambat kinerja, menurunkan kepercayaan publik, hingga menimbulkan pemborosan anggaran.
Namun, ia juga menegaskan risiko bukan hanya berarti ancaman, melainkan juga peluang. “Melalui manajemen risiko SPBE, kita bisa mendorong inovasi yang terukur, mengambil peluang yang sejalan dengan tujuan, dan tetap menjaga risiko dalam batas wajar,” jelasnya.
Workshop ini ditargetkan menghasilkan tiga langkah konkret:
-
Menyusun register risiko prioritas untuk layanan publik dan internal pemerintah.
-
Memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan risiko SPBE.
-
Menetapkan pola monitoring dan pengawasan berkelanjutan.
Iskandar juga mengajak seluruh peserta aktif berbagi pengalaman dan menyepakati prioritas bersama, karena pengelolaan risiko SPBE merupakan kerja lintas OPD. “Semakin baik kita berkoordinasi, semakin kecil ruang ketidakpastian, dan semakin besar peluang mencapai target kinerja yang berorientasi outcome,” tegasnya.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada narasumber, panitia, dan peserta yang berkomitmen mendukung penguatan tata kelola SPBE di Kaltara. “Semoga workshop ini menjadi momentum penting menghadirkan layanan publik yang andal, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
