WARTA, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen serius Pemprov Kaltara dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi melalui skema Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (17/7).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Gedung Merah Putih KPK RI, Rabu (16/7). Dalam arahannya, Gubernur Zainal memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah di Kaltara untuk segera memenuhi indikator MCSP pada Triwulan III dan IV 2025, dengan target capaian 78 persen sesuai ketentuan KPK.
“Saya minta semua kepala OPD serius. Capaian tahun lalu kita baru di angka 66 persen. Kita harus berbenah dan mengevaluasi. Pemenuhan indikator MCSP ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan korupsi benar-benar berjalan efektif di daerah.
Dalam kesempatan itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, turut menyampaikan arahan teknis, mulai dari strategi penguatan pengawasan hingga peningkatan transparansi kebijakan publik.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat program pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Kaltara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Turut hadir dalam rapat, Pj. Sekprov Kaltara Dr. Bustan, Inspektur Inspektorat Kaltara Yuniar Aspiati, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara.
