WARTA, TANJUNG SELOR — Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat serapan anggaran menjelang tutup tahun 2025. Peringatan ini disampaikan seiring target Pemprov Kaltara untuk mencapai 80 persen realisasi APBD hingga akhir tahun.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serapan anggaran saat ini tercatat telah mencapai 70 persen, sehingga masih dibutuhkan sekitar 10 persen lagi untuk memenuhi target.
Sapi’i menegaskan, percepatan sangat penting dilakukan untuk menghindari risiko kegiatan yang menyeberang tahun atau membutuhkan adendum kontrak. Meski regulasi memungkinkan adendum diperpanjang hingga 2026, mekanisme itu justru dapat merugikan pelaksana kegiatan.
“Kami tekankan agar tidak ada kegiatan yang lewat tahun. Jika realisasinya melewati 2025, penyedia bisa dikenakan denda harian. Ini tentu tidak menguntungkan,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Ia menambahkan, Biro Adpem telah melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk monitoring intensif, evaluasi rutin, dan pendampingan langsung kepada OPD yang progresnya masih rendah.
“Semua OPD kami dorong untuk segera menuntaskan pekerjaan yang sedang berjalan. Percepat serapan anggaran dan pastikan tidak ada kendala teknis yang dibiarkan berlarut,” tegasnya.
Sapi’i juga meminta OPD memperkuat koordinasi dengan pihak ketiga agar penyelesaian kegiatan bisa tepat waktu. OPD dengan capaian serapan tinggi diminta mempertahankan kinerja, sementara OPD yang masih berada di bawah rata-rata terus didorong untuk mengejar ketertinggalan.
“Kita ingatkan agar OPD bisa bekerja sama lebih intens dengan pihak ketiga demi penyelesaian kegiatan Pemprov Kaltara,” tutupnya.
