WARTA, TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Peluncuran Kelembagaan 80 Ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) secara daring, Selasa (15/7).
“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan. Pemprov Kaltara berkomitmen mendampingi dan memperkuat koperasi secara menyeluruh,” tegas Gubernur Zainal.
Hingga Juni 2025, tercatat 1.327 koperasi terdaftar di Kaltara, dengan 1.107 koperasi aktif. Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah koperasi terbanyak (482 unit), disusul Bulungan (330), Malinau (215), Tarakan (199), dan Tana Tidung (101).
Namun dari sisi legalitas, baru 126 koperasi yang mengantongi Nomor Induk Koperasi (NIK), didominasi Kabupaten Bulungan (47), Tarakan (41), Nunukan (16), Malinau (12), dan Tana Tidung (10).
Menurut Gubernur, Pemprov terus memfasilitasi penerbitan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan percepatan sertifikasi NIK.
Ia juga mendorong sinergi pembinaan koperasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Saat ini, koperasi binaan pemkab/pemkot mencapai 1.213 unit, sedangkan binaan provinsi 46 unit dan nasional 68 unit.
“Kami ingin koperasi di Kaltara bertransformasi menjadi lembaga modern, sehat, transparan, dan berdaya saing. Ini butuh kolaborasi, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Pemprov Kaltara menargetkan koperasi bisa terintegrasi dengan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan pariwisata. Dukungan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga digitalisasi akan terus diperkuat.
“Koperasi harus menjadi pilar penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” tutup Gubernur.
