WARTA, TANJUNG SELOR – Sebanyak 1.197 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap I Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dijadwalkan akan menerima SK pengangkatan di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Senin 23 Juni.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting karena akan diikuti dengan penyesuaian hak keuangan, termasuk gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang disesuaikan dengan standar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa, mengungkapkan bahwa gaji para PPPK akan mulai dibayarkan pada awal Juli 2025, seiring perubahan status mereka dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi ASN. Kalau sebelumnya gaji PTT dibayarkan di akhir bulan atau awal bulan berikutnya.
“Setelah menjadi ASN, mereka akan menerima gaji di awal bulan. Per 1 Juli mulai penyesuaian. Jadi PPPK bisa menikmati dua kali gaji, yakni gaji terakhir sebagai PTT dan gaji pertama sebagai PPPK,” jelasnya.
Selain itu, TPP juga akan disesuaikan dengan regulasi pemberian tunjangan bagi ASN. Usai pelantikan, seluruh PPPK akan langsung menjalankan tugas di instansi penempatan masing-masing, dengan mengenakan seragam Korpri.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas ASN baru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltarajuga telah menyiapkan program orientasi selama lima hari yang akan digelar setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
Kepala BPSDM Kaltara, Rohadi, menjelaskan bahwa orientasi akan dilakukan dengan metode campuran, yakni daring (Zoom) dan klasikal (tatap muka).
“PPPK ini sebenarnya sudah punya pengalaman kerja. Tapi melalui orientasi ini, kita ingin memperkuat pemahaman mereka soal regulasi, kedisiplinan, serta etika ASN agar semakin mantap dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Rohadi.
Pelantikan dan orientasi ini sekaligus menjadi langkah awal pembentukan sumber daya aparatur yang profesional, disiplin, dan siap mendukung pembangunan Kaltara ke depan.
