WARTA, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, S.Pd, menyerukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membuka mata terhadap kondisi memprihatinkan wilayah perbatasan, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabudaya dan Krayan, daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Menurut Donal, hingga saat ini negara belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Ia menyoroti masih banyaknya kecamatan yang terisolasi karena akses jalan belum tembus dan rawan banjir serta longsor setiap tahun.
“Tiga kecamatan di dapil saya masih sangat tertinggal dalam hal infrastruktur. Setiap tahun banjir dan longsor, tapi belum ada langkah nyata dari pemerintah,” tegas Donal saat ditemui di kantor DPRD Nunukan, Senin (16/6/2025).
Sebagai wakil rakyat, Donal mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya belum menyentuh realitas sosial masyarakat perbatasan. Ia menekankan pentingnya kunjungan langsung dari pejabat pusat dan provinsi ke desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia seperti Keningau dan Sarawak.
“Data tidak bisa hanya didapat dari balik meja. Tanpa kunjungan lapangan, bagaimana bisa tahu kondisi riil? Ini bukan soal laporan, tapi soal kehadiran negara,” katanya.
Donal juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara kota dan wilayah perbatasan, yang menurutnya menunjukkan bentuk diskriminasi terselubung dalam pembangunan nasional.
“Pemerintah harus berhenti melihat pembangunan dengan ‘kacamata kota’. Wilayah perbatasan itu bukan beban, tapi aset strategis bangsa,” tandasnya.
Selain itu, ia menekankan potensi budaya, sejarah, dan adat istiadat yang masih terjaga di perbatasan, yang menurutnya akan berkembang jika ditunjang infrastruktur dasar seperti jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
“Jangan tunggu masyarakat kecewa. Ketika negara lambat hadir, kepercayaan bisa luntur. Kita semua punya tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI dengan memuliakan perbatasan,” tambahnya.
Donal pun menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat perbatasan di parlemen daerah, serta berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dan percepatan pembangunan di wilayah terluar.
“Buka mata! Wilayah perbatasan adalah ujung tombak kedaulatan. Saatnya pemerintah beri perhatian serius.”
