WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Apresiasi ini disampaikannya usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6/2025), dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen nyata Pemprov Kaltara dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” ujar Nasir.
Prestasi yang Harus Dirasakan Masyarakat
Menurut Nasir, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut bukan hanya kemenangan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Utara.
“Capaian ini harus menjadi pelecut semangat bagi semua pihak untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif serta efisien,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa prestasi semacam ini seharusnya tak berhenti di simbolisasi tahunan, melainkan menjadi cerminan dari pemerintahan yang benar-benar bersih dan berpihak pada rakyat.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar penghargaan ini disertai dengan perbaikan nyata, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan pembangunan berkelanjutan,” tegas Nasir.
DPRD Siap Mengawal
Nasir juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD siap mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan integritas dan akuntabilitas tetap terjaga, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.
