WARTA, TANJUNG SELOR – Menjelang pelaksanaan sidang paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan agenda penting tersebut.
Rapat yang digelar baru-baru ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kaltara, Mohammad Pandi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Staf Sekretariat DPRD, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), serta Inspektorat Provinsi Kaltara. Menariknya, perwakilan dari BPK RI juga ikut ambil bagian dan memberikan sejumlah masukan teknis demi mendukung kelancaran sidang.
“Partisipasi berbagai instansi dalam rapat ini sangat penting untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif telah siap, mulai dari tempat pelaksanaan hingga susunan acara,” ujar Mohammad Pandi.
Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar sidang paripurna mendatang berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan harapan bersama.
“Ini adalah wujud komitmen kita dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Agenda paripurna ini menjadi salah satu momen strategis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Bumi Benuanta.
