WARTA, MALINAU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan wilayah perbatasan dengan melakukan kunjungan kerja ke Apau Kayan, Kabupaten Malinau, pada 15–19 April 2025.
Selama kunjungan tersebut, Wagub tak hanya bertemu masyarakat dan tokoh adat, tetapi juga meninjau langsung sejumlah ruas jalan rusak parah yang selama ini menjadi keluhan utama warga di pedalaman dan perbatasan.
“Saya bersama Pak Gubernur Kaltara telah berdialog dengan tokoh masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. Kondisi jalan yang rusak parah memang sangat memprihatinkan,” ujar Wagub Ingkong Ala, Senin (21/4).
Salah satu ruas jalan yang ditinjau adalah jalan penghubung antara Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulumenuju Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir. Di jalur tersebut, ditemukan setidaknya lima titik kerusakan parah.
“Itu baru jalur ke Data Dian. Kalau ke Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu (Kaltim), jumlah titik kerusakan bisa mencapai puluhan,” ungkap Wagub.
Sebagai putra daerah Long Nawang, Ingkong Ala menyampaikan bahwa ia sangat memahami kesulitan yang selama ini dihadapi warga Apau Kayan, terutama menyangkut aksesibilitas dan keterisolasian akibat infrastruktur yang belum memadai.
“Masalah jalan ini sudah puluhan tahun dirasakan warga. Kunjungan ini bukan hanya seremonial, tapi bagian dari komitmen kami untuk mencari solusi nyata,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan jalan di Apau Kayan memerlukan dukungan kuat dari pemerintah pusat, mengingat status jalan poros tersebut adalah jalan nasional.
“Kami siap memperjuangkan anggaran dan dukungan dari pusat. Infrastruktur adalah kunci kemajuan wilayah perbatasan,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub didampingi oleh sejumlah pejabat penting, antara lain:
-
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduk Langi, SE., M.Si
ADVERTISEMENT -
Kepala Dinas Sosial, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M
-
Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Berltius, S.Hut
Langkah nyata ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi serius dalam mengatasi persoalan yang selama ini menjadi penghambat pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
