spot_img
More
    spot_img

    Listiani Minta Kejelasan Kewenangan Penanganan Bencana, Jangan Sampai Saling Tumpang Tindih

    WARTA, TARAKAN – Penanganan bencana di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan koordinasi yang kuat dan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Tanpa aturan yang tegas, dukungan antarpemerintah dikhawatirkan justru berbenturan dengan ketentuan kewenangan masing-masing.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Listiani, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

    Listiani menilai, regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sangat diperlukan agar penanganan kebencanaan berjalan efektif. Terlebih, upaya membantu daerah membutuhkan pemahaman mengenai batas tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.

    “Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkap Listiani.

    Menurutnya, persoalan kewenangan tersebut perlu dipahami oleh seluruh pihak, termasuk legislatif, agar dukungan yang diberikan tidak menyalahi aturan. Namun, batasan kewenangan bukan berarti pemerintah provinsi tidak memiliki ruang untuk berkontribusi dalam membantu penanganan bencana di kabupaten/kota.

    Karena itu, Listiani mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Dengan pembagian tugas yang terarah, kebutuhan penanganan bencana di daerah dapat direspons tanpa menimbulkan persoalan administratif maupun tumpang tindih tanggung jawab.

    Kunjungan kerja tersebut juga menjadi kesempatan bagi Komisi IV DPRD Kaltara untuk menyerap informasi secara langsung mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi BPBD Tarakan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.

    Rombongan Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Syamsuddin Arfah, didampingi anggota Komisi IV lainnya, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Kedatangan mereka disambut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

    Baca Juga:  Dinas ESDM Kaltara Sampaikan Belasungkawa atas Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

    Melalui koordinasi tersebut, Komisi IV berharap dapat mendorong pola kerja sama yang lebih terarah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, upaya pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal demi melindungi masyarakat Kaltara. (**)

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU