WARTA, TANJUNG SELOR – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) pada periode terbaru mencapai sekitar 6,6 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada periode 2025–2026 yang tercatat sebesar 5,4 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, menyebut kenaikan sebesar 6,6 persen itu setara dengan tambahan upah sekitar Rp200 ribu.
Menurut Asnawi, besaran kenaikan upah minimum ditentukan melalui sejumlah indikator, mulai dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga indeks tertentu atau alfa. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyesuaian upah.
“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelasnya.
Ia menerangkan, rentang nilai alfa dalam formulasi pengupahan berada pada kisaran 0,5 hingga 1. Untuk Kaltara, nilai alfa yang digunakan sebesar 0,75.
Selain indikator ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan penetapan upah minimum. Data kebutuhan tersebut turut menjadi perhatian Dewan Pengupahan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Asnawi menjelaskan, UMP pada dasarnya merupakan standar upah bagi pekerja lajang. Sementara itu, KHL menggambarkan kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri, dan dua anak.
“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.
Dalam proses pembahasannya, penetapan upah minimum melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, serta akademisi. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan berbagai kepentingan tersebut.
Asnawi menegaskan, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, kenaikan upah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja. Namun, di sisi lain, besaran yang ditetapkan juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.




