spot_img
More
    spot_img

    Deddy Sitorus Tegaskan Pengganti Gibran Harus dari Partai Pengusung, PDIP Tak Ingin Dikaitkan

    WARTA, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta publik tidak menyeret partainya dalam polemik mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Deddy menegaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan mengenai sosok pengganti tidak semestinya dikaitkan dengan PDI Perjuangan.

    Melalui pernyataan di akun pribadinya pada Kamis (12/11/2026), Deddy merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3 yang menurutnya mengatur bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam pemilihan presiden sebelumnya.

    Ia juga meminta masyarakat melihat kembali pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA), sebelum menghubungkan persoalan tersebut dengan PDIP.

    Deddy turut menyinggung kemungkinan bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen setelah adanya putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kemendikdasmen.

    Menurutnya, situasi tersebut berpotensi membuka persoalan lebih luas apabila polemik terus berlanjut. Ia bahkan berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan mempertahankan jabatan di tengah kontroversi.

    Deddy menilai, apabila persoalan itu terus dipaksakan, proses politik dan hukum berpotensi mengungkap berbagai hal terkait penerbitan Suket dan PKPU yang disebutnya dapat berimplikasi pidana.

    Ia pun mengajak seluruh pihak mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung cukup lama dan mengalihkan perhatian pada persoalan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Dalam pernyataannya, Deddy mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki manusia untuk selamanya. Ia mengutip pemikiran Bung Karno bahwa kekuasaan yang abadi hanya milik Tuhan.

    Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

    Di tengah polemik tersebut, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.

    Baca Juga:  Efektivitas Layanan Disorot, DPRD Kaltara Evaluasi Peran Badan Penghubung di Jakarta

    Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

    Gibran tiba sekitar pukul 11.50 WIB dan melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan untuk membahas dan menindaklanjuti permohonan itu sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

    Pengajuan pengunduran diri tersebut menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional, sekaligus membuka pembahasan mengenai mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU