WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat pemantauan pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar melalui evaluasi rutin setiap awal pekan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Pemantauan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus akibat gejolak pasar.
Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Kaltara, Dr. Ilham Zain, S.Sos., M.P.A., mengatakan koordinasi dan evaluasi dilakukan setiap Senin untuk melihat perkembangan harga berbagai komoditas serta menentukan langkah yang perlu diambil.
“Kami setiap Senin berkumpul untuk membahas bagaimana caranya agar harga-harga ini tetap terkendali dan kalaupun naik, jangan sampai terlalu tinggi,” ujarnya.
Menurut Ilham, pengawasan secara berkala penting dilakukan mengingat Kaltara masih bergantung pada pasokan sejumlah kebutuhan pokok dari luar daerah.
Kabupaten Nunukan, misalnya, memperoleh pasokan barang dari Parepare, Tolitoli, Pulau Jawa hingga Malaysia. Sedangkan Tanjung Selor turut ditopang distribusi dari Kabupaten Berau dan daerah lain di Kalimantan Timur.
Karena itu, selain memantau perkembangan harga, pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi agar ketersediaan barang di pasar tetap terjaga.
Upaya pengendalian tersebut sejauh ini menunjukkan hasil positif. Sepanjang tahun ini, Kaltara belum mengalami lonjakan inflasi yang tidak wajar dan tren kenaikan harga kebutuhan pokok masih dalam kondisi terkendali.
Ilham menilai, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Memajukan daerah itu memang harus dikeroyok bersama. Kalau sendiri, tidak ada keberhasilan,” tegasnya.
Melalui pemantauan pasar dan koordinasi lintas sektor secara konsisten, Pemprov Kaltara berharap potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah penanganan bisa segera dilakukan sebelum berdampak luas terhadap masyarakat.




