WARTA, TANJUNG SELOR — Monitoring pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak sebatas melihat sejauh mana pekerjaan fisik telah berjalan. Pemerintah juga menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk memastikan kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi faktual.
Hal itu dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara melalui identifikasi dan validasi data pembangunan hingga wilayah Apau Kayan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Saiful Bachry, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi harus mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi pembangunan di lapangan.
“Yang paling penting bagaimana kita bisa melihat kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian data itu kita validasi dan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Saiful, laporan administratif tetap diperlukan dalam proses pemerintahan. Namun, informasi tersebut perlu diperkuat dengan kondisi faktual agar pemerintah tidak hanya melihat pembangunan berdasarkan angka dan dokumen.
Dalam peninjauan lapangan, tim dapat menemukan berbagai kondisi yang mungkin belum tercantum dalam laporan. Mulai dari perkembangan program, kebutuhan masyarakat, hingga kendala yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Apau Kayan menjadi salah satu wilayah yang dipantau karena memiliki tantangan geografis dan akses yang berbeda dengan kawasan perkotaan.
Hasil identifikasi kemudian dapat digunakan untuk memperbarui basis data pembangunan pemerintah daerah. Data tersebut menjadi salah satu bahan dalam proses evaluasi sekaligus penyusunan kebijakan berikutnya.
Saiful menilai monitoring dan evaluasi memiliki posisi penting dalam memastikan program pembangunan tetap berada pada arah yang telah ditetapkan.
Selain mengukur perkembangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga membantu pemerintah melihat apakah program yang berjalan telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, monitoring pembangunan tidak berhenti pada pemeriksaan progres. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari siklus perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
Pemprov Kaltara melalui Biro Administrasi Pembangunan terus mendorong agar proses tersebut menjangkau berbagai wilayah, termasuk kawasan pedalaman dan perbatasan.
Penguatan monitoring berbasis data diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan pembangunan secara lebih terukur, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
