WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat penataan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset milik daerah yang berada di kawasan industri hijau dapat dikelola secara tertib sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin langsung rapat pembahasan penataan BMD tersebut di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin (29/9/2026).
Rapat dihadiri Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, S.E., bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pembahasan difokuskan pada inventarisasi, status, serta opsi optimalisasi aset Pemprov Kaltara yang berada di kawasan KIPI, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Pastikan Aset Daerah Memberi Manfaat
Ingkong Ala menegaskan, inventarisasi menjadi langkah awal untuk mengetahui secara menyeluruh keberadaan dan status aset daerah di kawasan tersebut.
“Tujuannya untuk menginventarisir aset provinsi di kawasan KIPI, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” ujar Ingkong Ala.
Menurutnya, KIPI sebagai salah satu PSN memiliki skala pembangunan yang besar dan terus berkembang. Kawasan industri tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian Kaltara, membuka kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Karena itu, penataan aset daerah yang berada di dalam kawasan KIPI perlu dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Pemprov Kaltara dan pihak pengelola kawasan.
“Kalau ada aset daerah yang berada di dalam kawasan KIPI, tentu perlu kita tata dengan baik. Baik melalui mekanisme pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun tukar-menukar sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Aset Daerah Jangan Menganggur
Ingkong Ala juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurutnya, aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas, ini perlu kita bahas bersama. Kalau masih ada aset yang dimanfaatkan atau digunakan perusahaan di sana, harus kita pastikan ada manfaat yang jelas bagi daerah,” tegasnya.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan pendataan internal secara menyeluruh. Pendataan tidak hanya mencakup aset yang telah dimanfaatkan, tetapi juga aset yang statusnya masih dalam proses penyelesaian maupun yang hingga kini belum digunakan.
Wagub meminta persoalan aset tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemprov Kaltara, kata dia, tetap terbuka untuk mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan KIPI sekaligus menjaga kepentingan daerah.
“Yang penting jangan terlalu lama digantung. Kalau ada kewajiban kita yang perlu dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan mereka, kita tetap support. Kita cari solusi yang saling menguntungkan,” katanya.
Segera Bertemu Manajemen KIPI
Setelah proses inventarisasi internal rampung, Pemprov Kaltara akan menjadwalkan pertemuan dengan manajemen PT KIPI.
Pertemuan tersebut akan menjadi ruang untuk menyampaikan hasil pendataan, membahas status aset, serta mencari mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.
“Kita akan bertemu langsung dengan pimpinan mereka, berkoordinasi dan bicara hasil. Dengan komunikasi yang baik, saya yakin mereka bisa memaklumi dan mendukung upaya penataan aset ini,” pungkas Ingkong Ala.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap pengelolaan BMD di kawasan KIPI dapat semakin tertib, transparan, dan optimal. Penataan aset juga diharapkan berjalan seiring dengan pembangunan kawasan industri sehingga keberadaan KIPI dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi daerah serta masyarakat Kaltara.
