WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, dan desa-desa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan program “Kaltara Terang”, dengan mendorong pembangunan infrastruktur energi melalui sinergi pemerintah daerah, PT PLN (Persero), pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Trimulbar, S.T., mengatakan ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Menurutnya, pemerataan energi menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltara yang memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit dijangkau.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bawah kepemimpinan Gubernur berkomitmen agar asas keadilan sosial di bidang energi dapat dirasakan seluruh masyarakat. Program Kaltara Terang bukan sekadar slogan, tetapi langkah konkret untuk menjawab tantangan geografis wilayah kita yang luas dan menantang,” ujar Trimulbar.
Dorong Energi Terbarukan
Pemprov Kaltara tidak hanya mengandalkan perluasan jaringan listrik melalui sistem interkoneksi PLN. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga didorong sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang belum mudah dijangkau jaringan konvensional.
Kaltara memiliki potensi sumber energi yang cukup beragam, mulai dari tenaga surya hingga sumber energi berbasis aliran sungai. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan untuk membangun sistem kelistrikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Potensi geologi dan topografi Kaltara yang kaya akan aliran sungai dan sumber energi hijau lainnya membuka peluang besar. Kita mengarahkan pengembangan listrik mandiri yang ramah lingkungan, seperti PLTS komunal, PLTMH, hingga potensi energi angin untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel konvensional,” jelasnya.
Pengembangan sistem listrik berbasis EBT diharapkan dapat menjadi solusi bagi wilayah yang secara geografis membutuhkan pendekatan berbeda dalam penyediaan energi.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga menyelaraskan program tersebut dengan dukungan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan komunal dan perdesaan di sejumlah wilayah sasaran.
Perkuat Sinergi
Trimulbar menegaskan, percepatan elektrifikasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan koordinasi yang kuat antara Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, PLN, serta masyarakat di wilayah sasaran.
Sinergi tersebut diperlukan mulai dari penentuan lokasi, pembangunan infrastruktur, hingga memastikan sarana kelistrikan dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus mendukung proses pembangunan jaringan maupun instalasi listrik di wilayah masing-masing. Dengan dukungan masyarakat, berbagai hambatan geografis di lapangan dapat kita lalui bersama,” katanya.
Melalui percepatan program Kaltara Terang, Pemprov Kaltara menargetkan kesenjangan akses energi antara kawasan perkotaan dan wilayah terpencil dapat terus ditekan.
Pemerataan listrik diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha, meningkatkan aktivitas pendidikan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kualitas hidup di seluruh wilayah Kaltara.
