WARTA, NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti struktur pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Perhatian Fraksi Hanura tertuju pada selisih antara pendapatan daerah yang berada di kisaran Rp1,7 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Achmad Triyadi, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan mengenai RAPBD Perubahan 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara cermat dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Achmad, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai visi dan misi Kabupaten Nunukan.
“Pemerintah diharapkan dapat membangun dan menjalankan visi misi yang telah diusulkan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan dengan bukti yang lebih real,” ujar Achmad saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
PAD Turun Rp48 Miliar
Selain struktur belanja, Fraksi Hanura juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD-P 2026.
PAD Kabupaten Nunukan tercatat mengalami penurunan sekitar Rp48 miliar setelah perubahan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
Fraksi Hanura menilai Nunukan memiliki sejumlah sektor yang masih dapat dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah. Karena itu, pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara lebih optimal melalui pendataan, pengawasan dan strategi peningkatan penerimaan.
Menurut fraksi, peningkatan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan menaikkan target, tetapi juga memastikan potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara efektif dan terukur.
Tekankan Akuntabilitas Anggaran
Fraksi Hanura turut mengingatkan pentingnya prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan RAPBD-P 2026.
Akuntabilitas tersebut, kata mereka, harus diterapkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran. Setiap kebijakan belanja perlu memiliki dasar yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan struktur pendapatan sekitar Rp1,7 triliun dan belanja sekitar Rp1,9 triliun, Fraksi Hanura mendorong pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.
Penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga memperhatikan efektivitas program dan dampaknya terhadap pelayanan publik serta pembangunan Kabupaten Nunukan.
Fraksi Hanura menegaskan, pengelolaan RAPBD-P 2026 perlu dilakukan secara transparan, terukur dan bertanggung jawab sehingga anggaran daerah benar-benar kembali dalam bentuk program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
