WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan untuk mendukung pelayanan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat, termasuk warga di wilayah perbatasan dan pelosok.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kaltara di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9).
Audiensi yang dikemas dalam agenda silaturahmi dan koordinasi itu dipimpin Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, M.H.E.S., didampingi Wakil Ketua PTA Kaltara, Drs. Mahmud Dongoran, M.H.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menegaskan pentingnya hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan untuk mendukung kepastian hukum sekaligus menciptakan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kemitraan yang solid antara Pemerintah Daerah dan Pengadilan Tinggi Agama sangat penting, terutama dalam memastikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat hingga ke wilayah perbatasan dan pelosok,” ujar Zainal.
Ia memastikan Pemprov Kaltara terbuka untuk terus memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas PTA Kaltara sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang luas dan memiliki sejumlah wilayah perbatasan membutuhkan pola pelayanan yang adaptif. Pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
Gubernur menyambut positif berbagai inovasi yang dikembangkan PTA Kaltara untuk menghadirkan pelayanan hukum keagamaan yang cepat, transparan, dan terjangkau.
Sementara itu, Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, menyampaikan apresiasi atas sambutan serta dukungan yang diberikan Pemprov Kaltara.
Ia menyampaikan bahwa PTA Kaltara tidak hanya menjalankan fungsi utama dalam penyelenggaraan peradilan agama, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Kolaborasi tersebut antara lain dapat diarahkan pada edukasi dan literasi hukum, pemenuhan hak anak dan perempuan, serta penguatan pelayanan peradilan terpadu.
Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan hukum sekaligus memastikan masyarakat Kaltara memperoleh akses keadilan secara lebih merata, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.
Audiensi kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dan foto bersama sebagai simbol komitmen kedua lembaga untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan Kaltara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.




