WARTA, NUNUKAN – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Sebatik menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026.
Fraksi PKS menilai keterbatasan pasokan BBM tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, mengatakan dampak kelangkaan BBM dirasakan langsung oleh masyarakat yang bekerja di sektor produktif.
Nelayan, misalnya, menghadapi kendala untuk melaut karena membutuhkan BBM sebagai penunjang operasional. Sementara petani rumput laut harus menghadapi peningkatan biaya dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengangkutan, pemasangan, pemeliharaan hingga proses panen.
“Kelangkaan BBM bukan hanya persoalan ketersediaan energi, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” ujar Said Hasan saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS di DPRD Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Sorotan Fraksi PKS juga mencakup sektor perkebunan kelapa sawit. Terbatasnya pasokan solar dinilai dapat memengaruhi kelancaran pengangkutan hasil produksi dan pada akhirnya meningkatkan beban biaya operasional petani.
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan kecukupan kuota BBM untuk wilayah Sebatik. Evaluasi dinilai penting agar pasokan yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat.
Selain persoalan kuota, pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan untuk mengantisipasi pengambilan BBM dalam jumlah besar maupun pola distribusi yang tidak sesuai dengan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PKS mengusulkan pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah kecamatan hingga unsur masyarakat.
Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga diminta membuka informasi terkait kuota BBM, jadwal pasokan, ketersediaan stok serta realisasi penyaluran. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pasokan secara lebih jelas.
Di sisi pelayanan, Fraksi PKS mendorong penyederhanaan administrasi dan mekanisme rekomendasi BBM bagi nelayan, petani maupun pelaku usaha produktif.
Saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat juga dinilai perlu diperkuat. Dengan mekanisme tersebut, berbagai persoalan terkait pasokan maupun distribusi BBM di lapangan diharapkan dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti pemerintah.
Masukan tersebut disampaikan Fraksi PKS sebagai bagian dari pandangan terhadap RAPBD-P 2026, sekaligus mendorong agar kebijakan anggaran pemerintah daerah turut menjawab persoalan kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
