Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan dunia usaha agar rencana pembangunan jaringan kereta api tidak berhenti pada tahap kajian.
Hal itu disampaikan Zainal saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Zainal, kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi strategis semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas investasi di Kaltara. Hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi di provinsi termuda di Kalimantan tersebut telah mencapai sekitar Rp14,3 triliun, atau 46,78 persen dari target tahunan sebesar Rp30,55 triliun.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Gubernur menyebut, dalam beberapa bulan terakhir terdapat cukup banyak investor yang menunjukkan ketertarikan untuk masuk ke Kaltara. Perkembangan tersebut, kata dia, perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan konektivitas agar pergerakan barang maupun aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih efisien.
Jaringan kereta api menjadi salah satu infrastruktur yang dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, terutama untuk mendukung mobilitas komoditas dalam jumlah besar dari kawasan produksi menuju kawasan industri dan pelabuhan.
Namun, Zainal mengingatkan pembangunan jaringan kereta api harus memiliki dasar perhitungan yang kuat. Aspek kelayakan investasi, kebutuhan pengguna jasa, teknis pembangunan, tata ruang hingga keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian dari pembahasan.
Karena itu, Zainal meminta PT INTRA selaku pihak inisiator untuk membangun komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Konsep win-win solution, menurut Zainal, penting agar kepentingan pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan beriringan. Pemerintah membutuhkan infrastruktur yang mampu memperkuat konektivitas, sementara perusahaan membutuhkan kepastian bahwa investasi tersebut memberikan efisiensi dan manfaat ekonomi.
“Pemerintah siap memfasilitasi dan mempertemukan para pihak. Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar rencana ini bisa terwujud,” tegasnya.
Selain kelayakan investasi, Gubernur juga meminta aspek tata ruang dan lingkungan diperhatikan sejak awal. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” ujarnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Zainal, siap menjalankan peran fasilitasi sesuai kewenangan, termasuk mempertemukan PT INTRA dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit juga diharapkan terlibat dalam pembahasan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi kebutuhan angkutan komoditas dalam skala besar sehingga masukan dari calon pengguna jasa menjadi penting dalam menentukan konsep jaringan yang akan dibangun.
Zainal berharap rangkaian pembahasan tersebut segera menghasilkan skema kerja sama yang jelas dan dapat membawa proyek ke tahapan berikutnya.
Ia pun menyampaikan optimismenya terhadap target pelaksanaan pembangunan.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Insyaallah kereta api pertama di Kalimantan bisa dimulai dari Kaltara,” pungkasnya.
