WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Nota pengantar tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Rabu (9/9). Dalam kesempatan itu, Ingkong didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRD Kaltara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL., serta Sekretaris DPRD Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP.
Dalam sambutannya, Ingkong menekankan bahwa penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD bukan sekadar tahapan administratif dalam proses penganggaran. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan arah penggunaan anggaran tetap transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltara atas sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung pembangunan.
Tantangan Fiskal Mendorong Efisiensi
Ingkong mengakui pelaksanaan pembangunan pada 2026 menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pelayanan publik serta program yang langsung dirasakan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Di sisi lain, keberhasilan Kaltara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi modal penting sekaligus motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Puji syukur, Kaltara kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah,” kata Ingkong.
Delapan Prioritas Tetap Jadi Arah Pembangunan
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltara memastikan arah pembangunan 2026 tetap berpedoman pada delapan program prioritas daerah.
Prioritas tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkesetaraan gender; pembangunan kawasan perbatasan yang sejahtera; peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan; serta pengembangan sektor pangan dan agribisnis berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan, penguatan sektor pariwisata dan budaya, percepatan konektivitas inter dan antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Pemprov Kaltara juga terus mendorong transformasi ekonomi daerah melalui investasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan aktivitas investasi, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
APBD Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Ingkong menegaskan tantangan pembangunan Kaltara ke depan tidak dapat dihadapi pemerintah sendiri. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, Forkopimda, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif.
Ia pun mengingatkan agar pengelolaan APBD tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran, tetapi harus diukur dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Mari kita pastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Bersama kita wujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, berdaya saing dan berkelanjutan,” pungkasnya.
