TANJUNG SELOR – Komitmen industri besar untuk membuka akses bagi UMKM lokal terus diperkuat melalui diskusi dan forum group discussion (FGD). Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menghubungkan ribuan UMKM dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rangkaian Temu Bisnis Terarah SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8/2026).
Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan Kaltara dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Potensi tersebut semakin besar dengan hadirnya berbagai proyek strategis, termasuk kawasan industri yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, besarnya investasi harus dipastikan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat lokal.
“Kita memiliki 51.840 UMKM di wilayah Kaltara. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya SINERGI Kaltara. Nilai investasi meningkat dari sekitar Rp11 triliun menjadi Rp37 triliun, tetapi jangan sampai investasi besar ini tidak memberikan dampak terhadap ekonomi Kaltara,” tegas Denny.
Menurutnya, tidak boleh ada mata rantai ekonomi yang terputus antara UMKM lokal dengan kawasan industri.
“Kenapa 51 ribu UMKM kita tidak terhubung dengan kawasan industri? Kita tidak mau kenaikan investasi ini justru tidak terasa oleh masyarakat karena ketergantungan dengan daerah lain. Itu yang ingin kita hentikan,” katanya.
Denny menegaskan, SINERGI Kaltara lahir dari semangat untuk membuat UMKM lokal naik kelas. Potensi UMKM di Kaltara dinilai sangat beragam dan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri.
“Ini yang harus segera terhubung. Ada mata rantai yang tidak terhubung dan harus ada intervensi. Semangat kami adalah mengantarkan bapak dan ibu naik kelas, sehingga UMKM Kaltara bisa go international,” ujarnya.
KIPI Siap Buka Ruang Kemitraan
Komitmen membuka akses tersebut juga disampaikan Project Manager Head Office PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Noka Prihasto.
Sebagai pengelola kawasan proyek strategis nasional di Tanah Kuning, KIPI melihat peluang besar bagi UMKM lokal untuk masuk dalam ekosistem kebutuhan kawasan industri.
Menurut Noka, saat ini terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja di kawasan KIPI. Jumlah tersebut menjadi salah satu pasar potensial yang dapat dimanfaatkan melalui kerja sama antara UMKM dengan KIPI maupun tenant yang beroperasi di kawasan.
Ia menjelaskan, rantai pasok kawasan industri membutuhkan berbagai produk dan jasa yang sangat dekat dengan kemampuan UMKM, mulai dari katering, pemeliharaan, kendaraan, penyediaan tenaga kerja, hingga berbagai layanan lainnya.
“Rantai pasok yang terbentuk sangat erat dengan UMKM karena ada berbagai kebutuhan, mulai dari katering, pemeliharaan, kendaraan, penyediaan tenaga kerja, dan jasa lainnya,” jelasnya.
Namun, Noka mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang membuat UMKM lokal belum optimal masuk ke sistem pengadaan perusahaan.
Salah satunya persoalan legalitas dan perizinan usaha. Selain itu, kapasitas produksi dan keterbatasan modal juga menjadi tantangan bagi sebagian UMKM.
“Kami masih terbatas dari segi data kapasitas UMKM yang tersedia di Bulungan. Kendala yang kadang kami temui, misalnya tidak ada perizinan dari UMKM sehingga terkendala masuk pada sistem PT KIPI, kemudian kapasitas barang dan modal,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KIPI siap berkolaborasi dengan Pemprov Kaltara, Kementerian UMKM, dan Bank Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan secara bersama, sehingga semakin banyak pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan menjadi mitra industri.
46 UMK Sudah Masuk Commercial Hub
Selain membuka peluang melalui rantai pasok, KIPI juga telah menyediakan ruang bagi UMKM di sekitar kawasan industri melalui commercial hub.
Noka menjelaskan, fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi usaha makanan dan minuman (F&B), tetapi juga membuka ruang bagi pengusaha sektor lainnya yang menyediakan kebutuhan sandang dan pangan.
“Untuk akomodasi UMKM di sekitar kawasan, kami sudah membangun commercial hub. Bukan hanya pengusaha F&B, tetapi beberapa pengusaha lain untuk sandang dan pangan. Saat ini ada 46 UMK yang masuk di commercial hub ini,” katanya.
Keberadaan commercial hub tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kawasan industri dapat menciptakan ruang ekonomi baru bagi pengusaha lokal.
PT PKN Siap Perkuat Vendor Lokal
Komitmen serupa disampaikan Community Development Manager PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), Ardi A. Kaudis.
Ia mengatakan perusahaan siap ikut mendorong peningkatan kualitas UMKM lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
“Kami siap untuk turut meningkatkan kualitas UMKM. Kami kategorikan perusahaan melalui pengadaan vendor lokal,” ujarnya.
Menurut Ardi, penguatan vendor lokal menjadi salah satu pintu penting agar UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem industri secara lebih terstruktur.
Melalui diskusi, FGD, pendampingan, dan penguatan kerja sama antara pemerintah, industri, Kementerian UMKM, serta Bank Indonesia, SINERGI Kaltara diharapkan mampu menjawab kesenjangan antara potensi UMKM dengan kebutuhan industri.
Dengan demikian, investasi besar yang masuk ke Kaltara tidak hanya menciptakan aktivitas industri, tetapi juga membangun mata rantai ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.
