WARTA, TANA TIDUNG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Karena itu, dukungan Forest Programme (FP) VI dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas personel Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pelatihan Participatory Land-Use Planning (PLUP).
Kegiatan tersebut dikemas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) PLUP yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Tana Tidung di White Guest House Tana Tidung, Selasa (28/7).
Bimtek tidak hanya melibatkan personel KPH. Pemerintah desa dan kelompok masyarakat juga ikut dibekali pengetahuan dan keterampilan yang nantinya menjadi modal untuk menyusun perencanaan tata guna lahan secara partisipatif di desa masing-masing.
Pendekatan ini diharapkan membuat perencanaan tata guna lahan tidak hanya berdasarkan data teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta pengetahuan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Bekal Sebelum Turun ke Lapangan
District Facilitator Kaltim-tara, Implementing Consultant (IC) Team FP VI, Wahyudi Iman Satria, mengatakan bimtek menjadi tahapan awal sebelum peserta terjun langsung melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
“Melalui bimtek ini, peserta sudah memiliki bekal dasar. Saat di lapangan nanti mereka tinggal memverifikasi dan melengkapi data yang sudah disusun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, sebagian besar data awal telah tersedia. Kondisi tersebut diharapkan membuat proses verifikasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Hasil PLUP nantinya ditargetkan menghasilkan dokumen perencanaan sekaligus peta yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara lebih komprehensif.
Dokumen tersebut kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan bentuk intervensi Forest Programme VI di masing-masing desa.
Masyarakat Jadi Bagian Penting Perencanaan
Sementara itu, Dr. Rina Purwaningsih, M.Sc., selaku Expert PLUP/GIS dari Implementing Consultant (IC) Team FP VI, mengapresiasi antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan.
Menurut Rina, peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mulai mampu menerapkan konsep pemetaan partisipatif melalui praktik yang dilakukan selama bimtek.
“Mereka mengikuti materi dengan baik, memahami konsep pemetaan partisipatif, dan mampu mempraktikkannya secara langsung,” kata Rina.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam pendekatan PLUP.
Dengan pemetaan partisipatif, masyarakat didorong untuk mengenali sendiri berbagai persoalan yang terdapat di wilayahnya, kemudian ikut merumuskan solusi berdasarkan kondisi dan kebutuhan setempat.
“Yang paling penting, solusi itu lahir dari masyarakat sendiri. Kami hanya mendampingi agar prosesnya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menghasilkan perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan sekaligus meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program dan tata kelola wilayah yang disusun.
Pendampingan Berlanjut hingga PLUP Tuntas
Rina memastikan, proses pendampingan tidak berhenti setelah bimtek selesai. Tim Implementing Consultant FP VI akan terus memberikan dukungan kepada peserta hingga seluruh tahapan PLUP dapat dilaksanakan.
Pendampingan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pertemuan daring, sehingga peserta tetap memiliki ruang untuk berkonsultasi ketika menghadapi kendala saat melakukan verifikasi, pemetaan maupun penyusunan dokumen.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, agar pelaksanaan PLUP berjalan sesuai tujuan,” pungkas Rina.
Melalui penguatan kapasitas SDM, dukungan data, pemetaan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan, FP VI diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan tata guna lahan di Kaltara.
Pada akhirnya, perencanaan tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan pengelolaan wilayah tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
