WARTA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengakselerasi upaya peningkatan konektivitas di wilayah perbatasan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Pemprov Kaltara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna mempercepat penanganan Jalan Lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi yang dipimpin Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Ir. Helmi, di Jakarta, Kamis (23/7). Dalam pertemuan itu, Pemprov Kaltara menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan yang saat ini dikerjakan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Helmi menjelaskan, Pemprov mengusulkan agar metode pembangunan jalan mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah Krayan yang memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan akan membuat manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami berharap penanganan jalan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Helmi.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penggunaan perkerasan agregat pada beberapa ruas jalan. Skema tersebut dinilai memungkinkan penanganan jalan menjangkau ruas yang lebih panjang dibandingkan apabila seluruhnya menggunakan perkerasan aspal.
Namun demikian, Helmi mengakui pemerintah pusat memiliki standar teknis dalam pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah yang mengutamakan penggunaan perkerasan aspal. Karena itu, pembahasan bersama Kementerian PU masih terus dilakukan untuk menemukan formulasi terbaik yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah tanpa mengabaikan ketentuan teknis yang berlaku.
Selain metode konstruksi, pertemuan juga membahas kemungkinan penyesuaian lebar perkerasan jalan sehingga pembangunan dapat mencakup ruas yang lebih panjang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan fungsi jalan.
Terkait usulan penanganan sejumlah titik prioritas pada 2026, Helmi mengatakan seluruhnya masih dalam tahap pembahasan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.
“Kami ingin memastikan pola penanganan yang dipilih nantinya benar-benar mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan,” katanya.
Helmi menambahkan, koordinasi tidak hanya dilakukan dengan Kementerian PU, tetapi juga diharapkan terus diperkuat bersama Kementerian Keuangan, khususnya terkait mekanisme penganggaran pembangunan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah.
Ia menjelaskan, perjuangan percepatan pembangunan Jalan Krayan merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diteruskan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Jalur Strategis Perbatasan
Jalan Lingkar Krayan merupakan salah satu infrastruktur strategis yang berperan penting membuka akses wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pembangunannya terbagi dalam dua segmen, yaitu Long Bawan–Lembudud–Long Layu serta Long Layu–Binuang, dengan total panjang sekitar 90 kilometer.
Sebagian besar ruas jalan tersebut masih berupa jalan tanah sehingga memerlukan penanganan bertahap, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas saat musim hujan.
Helmi menegaskan, meskipun saat ini pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah, status jalan tersebut tetap merupakan jalan provinsi. Setelah pembangunan rampung, ruas jalan akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara untuk dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan.
“Setelah proses pembangunan selesai, ruas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara sehingga pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi mendukung konektivitas dan aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya.
