WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatatkan capaian strategis di sektor lingkungan. Kaltara berhasil memperoleh hibah internasional senilai EUR 392.121 atau sekitar Rp19,99 miliarmelalui Forest Programme (FP) VI untuk mendukung restorasi mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selama periode 2026–2028.
Program kerja sama ini akan difokuskan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan dan UPTD KPH Tana Tidung, sebagai kawasan percontohan pengelolaan mangrove berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek konservasi dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan program mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 500.4.7.11/I/PKS.II.3/X/2025 yang ditandatangani Direktorat Rehabilitasi Mangrove bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara pada 29 Oktober 2025.
Untuk tahun pertama pelaksanaan pada 2026, anggaran yang siap direalisasikan mencapai lebih dari Rp10,74 miliar, terdiri atas Rp7,64 miliar untuk wilayah Tarakan dan Rp3,10 miliar untuk Tana Tidung.
Keberhasilan memperoleh hibah tersebut menjadi pengakuan atas kesiapan teknis, kelembagaan, serta tata kelola administrasi yang dimiliki Kaltara dalam mengelola program berbasis pendanaan internasional.
Kaltara Jadi Kunci Pelestarian Mangrove Nasional
Kaltara memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dari total 3,44 juta hektare mangrove Indonesia, sekitar 326.396 hektare atau hampir 10 persen berada di wilayah Kaltara.
Potensi besar tersebut menjadikan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan dipilih sebagai lokasi implementasi program yang menggabungkan restorasi mangrove dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa konservasi mangrove harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.
“Perlindungan mangrove tidak boleh berhenti di dokumen perencanaan. Program ini harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan petambak dan nelayan,” tegas Gubernur Zainal.
Ia menekankan seluruh program konservasi harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sekaligus memastikan investasi hijau mampu mengurangi ancaman abrasi serta menjaga produktivitas tambak dan perikanan.
Fokus pada Tambak Ramah Lingkungan dan Ekowisata
Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengatakan keberhasilan memperoleh hibah merupakan hasil dari persiapan yang matang, mulai dari pemetaan kawasan, penyediaan data, hingga penguatan kelembagaan.
“Kerja sama Forest Programme VI ini merupakan buah dari kesiapan data, pemetaan kawasan, dan kelembagaan yang kami bangun secara konsisten. Kami ingin membuktikan bahwa pemulihan mangrove justru mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi petambak melalui pola pengelolaan yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Dalam implementasinya, UPTD KPH Tarakan dan UPTD KPH Tana Tidung akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
Di Tana Tidung, kegiatan difokuskan pada pengembangan silvofishery (wana mina) atau tambak yang terintegrasi dengan pelestarian mangrove. Sementara di Tarakan, kawasan mangrove akan dikembangkan sebagai pusat penelitian, laboratorium hidup, sekaligus destinasi ekowisata.
Dukung Target FOLU Net Sink 2030
Melalui hibah internasional ini, Pemprov Kaltara mengusung empat agenda utama, yakni:
- Restorasi mangrove berbasis ekosistem pasang surut;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif melalui pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);
- Peningkatan kontribusi Blue Carbon untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030;
- Pengembangan Kaltara sebagai pusat diseminasi pengetahuan mangrove dunia melalui World Mangrove Centre (WMC).
Pemprov Kaltara menilai keberhasilan memperoleh pendanaan internasional tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas daerah dalam mengelola program lingkungan secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan dukungan hibah ini, Kaltara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan mangrove terpenting di Indonesia sekaligus menjadi contoh pengelolaan ekosistem pesisir yang mampu menyeimbangkan konservasi alam dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
