WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), H. Andi Rukman Nurdin Karumpa, menyatakan optimistis Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki masa depan cerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Untuk mewujudkan potensi tersebut, ia mendorong pemerintah pusat terus memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di provinsi termuda di Tanah Air itu.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) III BPD GAPENSI Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Rabu (22/7).
Menurut Andi Rukman, komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mempercepat pembangunan patut diapresiasi. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam membangun konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami melihat semangat pemerintah daerah sangat luar biasa dalam membangun Kalimantan Utara. Tentu upaya ini perlu terus didukung oleh pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Kaltara memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan sekaligus pintu gerbang ekonomi Indonesia di wilayah utara. Karena itu, dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dinilai akan menjadi investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Andi Rukman mengibaratkan Kaltara sebagai daerah yang sedang bertumbuh dan memiliki peluang besar untuk berkembang sejajar dengan provinsi lain apabila mendapat dukungan yang berkelanjutan.
“Kaltara memiliki potensi yang sangat besar. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin provinsi ini akan tumbuh semakin maju dan mampu menjadi salah satu kawasan strategis di Indonesia,” katanya.
Regulasi Berpihak kepada Pengusaha Lokal
Selain dukungan anggaran, Andi Rukman mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi pelaku jasa konstruksi lokal.
Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2023 yang memberikan peluang penunjukan langsung bagi UMKM jasa konstruksi untuk paket pekerjaan hingga Rp400 juta. Di sisi lain, kebijakan pembatasan proyek bernilai di bawah Rp100 miliar agar dikerjakan perusahaan swasta nasional juga dinilai menjadi kesempatan besar bagi kontraktor daerah untuk berkembang.
Menurutnya, regulasi tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal yang perlu dioptimalkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Regulasinya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memastikan program pembangunan berjalan optimal sehingga peluang tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal,” jelasnya.
GAPENSI Siap Dukung Pembangunan Daerah
Andi Rukman juga mengajak seluruh anggota GAPENSI di Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan kualitas perusahaan, memperkuat permodalan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengikuti perkembangan teknologi di sektor konstruksi.
Ia menegaskan, organisasi harus menjadi wadah yang melahirkan kontraktor-kontraktor profesional, berintegritas, dan mampu bersaing dalam berbagai proyek pembangunan.
“Gapensi harus menjadi organisasi yang melahirkan pengusaha konstruksi yang tangguh dan profesional. Tingkatkan kompetensi, jaga integritas, serta pegang teguh Kode Etik Dasa Brata GAPENSI agar kita benar-benar mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kalimantan Utara,” tuturnya.
Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku jasa konstruksi, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara akan semakin cepat, berkualitas, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
