WARTA, LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang menjadi forum strategis para kepala daerah membahas penguatan ekonomi dan tata kelola pemerintahan di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Raker yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7), dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
Kegiatan tersebut diikuti oleh 28 gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai wadah memperkuat kolaborasi serta merumuskan solusi terhadap isu-isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PUPR dan Perkim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas’ud yang juga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Keduanya menekankan pentingnya APPSI sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat sinergi antardaerah, serta membangun solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, penyesuaian kebijakan nasional, perkembangan teknologi digital, hingga persoalan hukum dan tuntutan pelayanan publik.
“Suasana kebatinan seorang kepala daerah memang tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kebersamaan,” ujar Bima Arya.
Ia berharap APPSI tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarpemerintah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak.
Selain itu, para gubernur juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan program pembangunan tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah, Wamendagri mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membangun hubungan yang harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sesuai koridor hukum.
Di akhir arahannya, ia meminta seluruh gubernur memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi yang intensif.
Rangkaian Raker APPSI 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026, diawali dengan malam ramah tamah yang digelar Pemerintah Provinsi NTB sebagai ajang mempererat hubungan antarkepala daerah sebelum memasuki agenda pembahasan strategis.
